SK TIM RKP DESA TAHUN 2024

-


KABUPATEN ..............

 

KEPUTUSAN KEPALA DESA ..............

Nomor : ………………………..

 

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023 DESA .............. KECAMATAN .............. KABUPATEN ..............

 

KEPALA DESA ..............;

 

Menimbang

:

a.    bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;

b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa .............. Kecamatan .............. Kabupaten .............. tentang Tim Penyusun RKP   Desa   Tahun   2022,  Desa  .............. Kecamatan  .............. Kabupaten ..............;

Mengingat

:

1.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2.      Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.      Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5.      Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6.      Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7.      Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8.      Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

11.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

15.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

16.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

21.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

22.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

23.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

24.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

25.   Peraturan Daerah Kabupaten .............. Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten .............. Tahun 2016 Nomor 1);

26.   Peraturan Bupati .............. Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten .............. (Berita Daerah Kabupaten .............. Tahun 2016 Nomor 16);

27.   Peraturan Bupati .............. Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten .............. Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten .............. Tahun 2017 Nomor 9);

28.   Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten .............. Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati .............. Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten .............. Tahun 2018 Nomor 73);

29.   Peraturan Bupati .............. Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten .............. Tahun 2018 Nomor 31);

30.   Peraturan Bupati .............. Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten .............. Tahun 2019 Nomor 40);

31.   Peraturan Bupati .............. Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten .............. Tahun 2020 Nomor 25);

32.   Peraturan  Desa  .............. Nomor   2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala   Desa   (Lembaran   Desa   .............. Tahun  2018 Nomor 02 );

33.   Peraturan   Desa   .............. Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendapatan   Asli   Desa (Lembaran  Desa .............. Tahun 2019 Nomor 07 );

34.   Peraturan   Desa   .............. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa .............. Tahun 2020 Nomor 03);

35.   Peraturan  Desa  .............. Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 13 Tahun 2020).

 

Memperhatikan

:

Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022  pada  Tanggal       13 Juli 2021 yang bertempat di Balai Desa .............. Kecamatan .............. Kabupaten ...............

 

 

         MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

 

KESATU

:

Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESAT untuk:

1.            Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;

2.            pencermatan ulang RPJM Desa;

3.            penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan

4.            penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA

:

Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  .............. Kecamatan .............. Kabupaten ..............Tahun Anggaran 2021dan Swadaya Desa.

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 

 

 

 

Ditetapkan di

: Desa ..............

Pada tanggal

: 13 Juli 2021

KEPALA DESA ..............

 

 

 

 

( S A H I J O )

 

 

 

 

 

LAMPIRAN

: Keputusan Kepala Desa ..............

 

Nomor

:

188/      /P/431.502.9.10/2021

 

Tanggal

:

13 Juli 2021

 

Tentang

:

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022

 

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022

DESA .............. KECAMATAN ..............

KABUPATEN ..............

 

NO

NAMA

TEMPAT, TANGGAL LAHIR

JABATAN

UNSUR

1.

 

 

Pembina

Kepala Desa

2.

 

 

Ketua

Sekretaris Desa

3.

 

 

Sekretaris

 

4.

 

 

Anggota

 

5.

 

 

Anggota

 

6.

 

 

Anggota

 

7.

 

 

Anggota

 

 

KEPALA DESA ..............

 

 

( S A H I J O )

 

 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

5 Tekad Api Uzumaki Naruto

-
Gambar
B erakhirnya salah satu cerita anime terbesar dari negeri matahari Jepang, mengisahkan bahagia dan sedih dari penggemarnya. Naruto, itulah nama anime yang banyak menarik perhatian para pencinta komik dalam kurun waktu 13 tahun terakhir. Ada banyak hal positif yang bisa diambil dari cerita naruto ini, selain sebagai hiburan komik naruto ini juga mempunyai pesan-pesan moral dan sebagai sebuah motivasi bagi pembacanya.  Hal positif yang dapat diambil antara lain: 1.  Pantang menyerah, sikap pantang menyerah ini betul-betul mencirikan pemeran utamanya naruto uzumaki, yang tetap berusaha mencapai impiannya menjadi seorang hokage meski rintangan yang dihadapi begitu sulit. Karan sikapnya ini ia berhasil menjadi hokage terkuat dari yang sebelumnya 2. Setia kawan, naruto selalu menganggap semua adalah temannya, meski ada diantara mereka yang tidak suka dengannya tapi naruto tidak memperdulikan, karna baginya teman sangat berharga, seperti antara naruto dan sasuke dan pada ...
Baca selengkapnya

TELAAH KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA

-
BAB I PENDAHULUAN A.     LATAR BELAKANG Pendidikan memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Rousseau (dalam Fatah, 2001:15), tujuan utama pendidikan adalah memberi kemampuan pada manusia untuk hidup di masyarakat. Kemampuan ini berupa pengetahuan dan keterampilan, serta prilaku yang diterima masyarakat. Kemampuaan seseorang akan dapat berkembang secara optimal apabila memperoleh pengalaman belajar yang tepat. Lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah harus memberi pengalaman belajar yang sesuai dengan potensi dan minat peserta didik [1] . Sebagai lembaga sosial, sekolah harus dapat memberikan pelayanan kebutuhan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat. Pendidikan diharapkan juga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi agar dipergunakan dalam kehidupan di tengah masyarakat kelak. Efek sosial akhir dari pendidikan adalah perubahan di masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, guru sebagai salah sa...
Baca selengkapnya

PENGERTIAN DAN LANDASAN KURIKULUM

-
Gambar
PENGERTIAN DAN LANDASAN KURIKULUM Makalah Ini Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Telaah Kurikulum Matemetika Sekolah Menengah Dosen Pengampu : Sumaryanta, M. Pd Disusun Oleh : 1.       Santi Yuliana               (0760000   ) 2.       Sulistiya Risfi              (07600006) 3.       Siti Ahidiyah                (07600011) 4.       Dwi Kurnianingsih       (076000     ) 5.       Astri Diwenny                         (07600063)       6.     ...
Baca selengkapnya